Wakil Bupati Tana Tidung Ikuti Rapat Percepatan Perizinan Pembangunan Jaringan Gas Bumi

TANA TIDUNG – Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, S.Pd., didampingi Asisten II dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti rapat lanjutan terkait percepatan proses perizinan pembangunan jaringan gas bumi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (8/9/2026).

Rapat yang diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas perkembangan sekaligus percepatan proses perizinan pembangunan jaringan gas bumi di masing-masing wilayah.

Dalam rapat tersebut, sejumlah aspek terkait kesiapan pembangunan menjadi pembahasan, antara lain proses dan pemenuhan perizinan, kesiapan lahan dan lokasi pembangunan, koordinasi lintas instansi, serta berbagai kendala yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah.

Setiap pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga berbagai tahapan yang diperlukan dapat diselesaikan dan proses pembangunan jaringan gas bumi dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rapat tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program pembangunan strategis pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Sementara itu, keterlibatan Kedeputian II KSP menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan jaringan gas bumi. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul dalam proses persiapan maupun perizinan.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pembangunan jaringan gas bumi diharapkan dapat terlaksana secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.