DKISP Tana Tidung Perkuat Tim CSIRT untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Siber

TANA TIDUNG – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Tana Tidung menggelar rapat penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) pada Rabu (3/9/2026), bertempat di Ruang Rapat DKISP.

Rapat tersebut dibuka oleh Kepala DKISP Kabupaten Tana Tidung, Hj. Evihar, S.Sos., dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman serta insiden keamanan siber.

Agenda penguatan Tim CSIRT merupakan koordinasi strategis yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama instansi pemerintah maupun organisasi. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, merespons, menangani, dan memulihkan insiden keamanan siber yang berpotensi mengganggu sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

Penguatan Tim CSIRT memiliki sejumlah tujuan penting, salah satunya meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam merespons berbagai ancaman siber. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, insiden seperti serangan malware, phishing, hingga potensi kebocoran data dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

Selain itu, penguatan CSIRT juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keamanan informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerapan standar keamanan aplikasi serta perlindungan data dapat berjalan secara optimal di lingkungan perangkat daerah.

Aspek kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian dalam penguatan Tim CSIRT. Sinergi antarlembaga dan antardaerah diperlukan dalam membangun mekanisme berbagi informasi mengenai potensi ancaman, pola serangan, serta langkah penanganan insiden siber.

Pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber tersebut berpedoman pada arahan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan ketahanan ruang digital.

Melalui penguatan CSIRT, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung diharapkan semakin siap menghadapi perkembangan ancaman siber sekaligus mampu menjaga keamanan sistem informasi dan data pemerintahan, sehingga pelayanan publik berbasis digital dapat berlangsung secara aman, andal, dan berkelanjutan.