Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

Wakil Bupati Tana Tidung secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang (14/4/26)
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, camat se-Kabupaten Tana Tidung, para narasumber dan akademisi, unsur TNI/Polri, perbankan, dunia usaha, kepala desa, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya sebagai tahun kedua dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, yaitu “Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera.”
Ia menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terintegrasi, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara tepat, cepat, dan strategis.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 adalah “Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah.” Tema ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan pembangunan yang merata sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
Wakil Bupati juga mengakui adanya tantangan efisiensi anggaran akibat pengurangan dana transfer ke daerah yang diperkirakan masih berlanjut hingga tahun 2027. Namun demikian, ia menekankan bahwa keterbatasan tersebut bukan menjadi penghalang untuk terus berkarya.
“Dalam kondisi seperti ini, kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif. Dengan kerja sama yang kuat dan sinergi yang baik, saya yakin kita mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.   
Melalui forum Musrenbang ini, Wakil Bupati mengajak seluruh stakeholder untuk berpikir kreatif dan bertindak kolaboratif dalam menyusun perencanaan pembangunan yang mampu menjawab berbagai prioritas, di antaranya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sinkronisasi dengan program prioritas provinsi dan nasional, serta penguatan program unggulan.