Rapat Paripurna XX, Jawaban dan Tanggapan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

Tideng Pale,- Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua Dewan Bapak Ibrahim Ali, A.Md. Pada Rapat ini Plh Sekda Bapak Sugeng Haryono, S.Sos hadir dalam Kegiatan Rapat Paripurna DPRD dalam hal mewakili Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang tidak dapat hadir dikarenakan sedang berada diluar daerah, Senin, (04/11/2019) pagi. Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR Kabupaten Tana Tidung, Plh Sekda, Kapolsek, Kemenag, Kepala OPD serta jajarannya, Camat , Kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Agenda rapat paripurna tersebut yaitu jawaban Pemerintah Daerah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2020.

Dalam sambutannya, Plh Sekda menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas masukan dalam bentuk saran dan koreksi yang disampaikan oleh Dewan-dewan Kabupaten Tana Tidung terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2020.

Berikut tanggapan dan jawaban Pemerintah terhadap berbagai hal yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi :

1. Fraksi Partai Amanat Nasional, Pertama Pemerintah mengucapkan poin penting dalam usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah tetap berupaya dan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pembangunan karena salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan yang baik, sehingga yakinlah dan mohon kerjasamanya  dari DPRD untuk melakukan pengawasan agar Pemerintah dapat terus menciptakan inovasi yang mensejahterkan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat. Kedua, Pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran telah melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. RAPBD 2020 ini dilakukan dengan adanya penentuan prioritas pembangunan agar target pemerintahan tercapai dan tahapan tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat sebagai fungsi pengawasan internal pemerintah baik dalam perencanaan maupun penganggaran.

2. Fraksi Perjuangan Demokrat  Pembangunan Indonesia, Penjelasan mengenai peningkatan  pengangguran kurun waktu 2016-2018 dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Kedepannya Pemerintah melakukan program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat agar tidak selalu mengharapkan lowongan pada suatu perusahaan.

3. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Pemerintah menyadari dalam pelaksanaan APBD masih mengalami banyak kendala dan hambatan dikarenakan oleh banyaknya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Eksekutif, Meskipun demikian Pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar rancangan APBD 2020 lebih memprioritaskan pelayanan publik demi menjalakan Pemerintah di Kabupaten Tana Tidung.

4. Fraksi Hanura, Pemerintah akan berkomitmen untuk menurunkan tingkat pengangguran sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2.11 % dan hubungan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan ini sangat erat dengan intervensi Pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.