RAKOR Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan PTSP Prima Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara

Bupati Tana Tidung Dr. H. Undunsyah, MH., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Acara berlangsung di Ruang Pertemuan Swiss Belhotel Tarakan, Kamis (1/08/2019).

Dalam Rapat Koordinasi ini Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pelayanan perizinan erat kaitannya dengan investasi. Di mana dengan kemudahan perizinan akan mendorong tumbuhnya investasi. Untuk gubernur meminta kepada seluruh kepala daerah untuk berkomitmen memberikan kemudahan dalam hal perizinan kepada investor. Tentunya dengan catatan tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan kewenangannya.

 "Investasi merupakan mesin utama pertumbuhan daerah. Investasi engine of growth. Salah satu hal yang penting dalam investasi adalah perizinan. Jika perizinannya rumit, sulit, investasi juga akan sulit untuk masuk," ungkap Gubernur Kaltara.

Dalam hal pemberian perizinan, terdapat 4 hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaannya yaitu kemudahan, cepat dan tepat waktu, serta tidak ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjadi salah satu hal terpenting.

Gubernur Kalimantan Utara juga meminta agar perizinan bagi investor  diberikan kemudahan. Hal ini merupakan arahan langsung Presiden Jokowi, yang menginginkan proses perizinan tidak berbelit-belit. Utamanya bagi investor yang berorientasi ekspor.

"Saya berpesan, yang penting dari rapat koordinasi ini adalah implementasinya. Bagaimana di lapangan. Jangan hanya sekedar retorika saja. Saya menginginkan, semua PTSP, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota terus meningkatkan pelayanannya. Baik itu pelayanan perizinan, maupun terhadap pelayanan publik. Ke depan, semua harus PTSP Prima," pesan Gubernur.

Rakor pimpinan daerah terhadap pelaksanaan PTSP kemarin diikuti oleh para kepala daerah atau yang mewakili se Kaltara. Juga para kepala OPD dan staf yang membidangi masalah PTSP. Tampak hadir di antaranya Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Bupati Kabupaten Tana Tidung H Undunsyah, Wakil Walikota Tarakan Effendi Djuprianto, Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah. Sementara dari Bulungan, diwakili Asisten II bidang pembangunan, Hamdani.

Dalam kesempatan itu, juga hadir Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Subowo, yang sekaligus turut memberikan arahan. Tak hanya mengenai PTSP, Eko Subowo yang mewakili Mendagri juga memberikan pemaparan mengenai peran gubernur sebagai wakil pemerintah, penyerahan PNS dari lulusan IPDN, serta  tentang pembentukan kecamatan.