Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMDA BMD di Lingkungan Pemkab Tana Tidung

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah  mengadakan Sosialisasi Penatausahaan Pengelolaan Aset dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Daerah untuk Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.  Sosialisasi ini diselenggarakan pada tanggal 4 s/d 6 Juli di Hotel Monaco Tarakan  (04/07/2019).

Sosialisasi  ini membahas mengenai Gambaran Umum Pengelolaan Aset, Perencanaan Kebutuhan BMD DAN Penerapan Pengelolaan Aset pada Aplikasi Simda BMD. Hadir sebagai Narasumber dalam Sosialisasi ini yaitu Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Drs. Sutrisno., SE. MM.Akt dan Agus Rianto, Sukoco Henry Saputra, dan Moses Siahaan.

Turut hadir Bupati Tana Tidung Bapak Dr. H. Undunsyah. M.H.,M.Si. sekaligus membuka secara resmi sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya Bupati Tana Tidung mengatakan dalam pengelolaan  aset daerah, perlu mendapatkan perhatian khusus dimana nilai kekayaan pemerintah yang paling besar tercatat berasal dari barang sehingga menjadi salah satu elemen penting sebagai penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, mengingat betapa strategis dan pentingnya Pencataan Aset maka diperlukan SDM yang sanggup untuk mengelola barang milik daerah secara efektif dan efesien.

Sosialisasi ini merupakan upaya peningkatan kemampuan dan wawasan bagi Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang, Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu-OPD) dari seluruh OPD yang ada pada Kabupaten Tana Tidung.

Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) juga tidak terlepas dari rencana kebutuhan BMD yang tepat sasaran dan berdaya guna, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD.

“saya meminta kedepannya, tidak ada pengadaan aset yang kurang tepat sasaran’’, tegas Bupati dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini Bupati juga mengharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk bekerjasama dan  selalu fokus dalam upaya penataaan pengelolaan barang milik daerah sekaligus juga untuk mempertahankan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).