Kabupaten Tana Tidung, 24 April 2024 - Bidang Statistik Persandian Seksi Persandian Kabupaten Tana Tidung menyelenggarakan workshop keamanan data sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data. Workshop ini diadakan sebagai respons terhadap Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara serta Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Digitalisasi Birokrasi Melalui Sistem Administrasi Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
Workshop ini dihadiri oleh Tim C-Sirt (Cyber Security Incident Response Team) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tana Tidung.
Peserta workshop diberikan pemahaman dasar tentang keamanan data, termasuk risiko kebocoran data dan cara mengidentifikasi serta mengurangi risiko tersebut, seperti penggunaan firewall, antivirus, dan jaringan yang aman. Mereka juga diberikan pemahaman tentang pentingnya mengevaluasi dan memperbarui sistem keamanan secara berkala.
Salah satu bagian yang penting dari workshop ini adalah sesi praktik, di mana peserta dapat langsung mencoba untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data yang telah dipelajari. Hal ini memberikan pengalaman langsung yang berharga bagi para peserta.
"Dengan adanya workshop ini, kami berharap para peserta dapat lebih memahami pentingnya keamanan data dan mampu mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data dengan baik," kata Kepala Bidang Statistik Persandian Seksi Persandian Kabupaten Tana Tidung.
Lebih lanjut, Kepala Bidang tersebut menambahkan, "Semoga workshop ini menjadi langkah awal yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan data di lingkungan OPD Kabupaten Tana Tidung."
Workshop keamanan data ini menjadi langkah konkret dalam upaya mewujudkan lingkungan birokrasi yang lebih aman dan terpercaya dalam pengelolaan data elektronik. Melalui pemahaman dan tindakan yang tepat dalam keamanan data, diharapkan dapat mengurangi potensi risiko kebocoran data yang dapat merugikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.