Workshop Daerah “Pendampingan Penyusunan Raperda Persampahan”

Tideng Pale. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung melaksanakan Workshop Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung bertempat di Pendopo Djaparuddin. Selasa 31/10/2017

Bupati Kabupaten Tana Tidung Bapak Dr. H. Undunsyah, MH.,M.Si turut hadir pada kegiatan tersebut, dan sekaligus membuka jalannya kegiatan. Dan kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Bapak Drs. H. M Yusuf Badrun, M.Ap beserta Asisten II Administrasi Umum dan Pembangunan Bapak Drs. H. Syahrul.,M.Ap, Satker Provinsi Kaltara Oktobrianda Achdiat,ST dan Budi AF Team leader, Staf Ahli, SKPD Lingkup pemerintah Kabupaten Tana Tidung para Camat dan Kepala desa dan tim teknis penyusun Raperda Persampahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Bapak Didik Darmadi, ST Saat sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rancangan peraturan Daerah Persampahan Kabupaten Tana Tidung merupakan bantuan dana dari APBN melalui satuan kerja pengembangan sistem penyehatan lingkungan pemukiman Provinsi Kalimantan Utara yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung dan kegiatan ini telah melalui beberapa tahapan yaitu Technical Meeting, Focus Discussion Group 1 dan 2 workshop daerah yang dilaksanakan pada hari ini. jelas Didik

Lanjut didik. Penanggulangan sampah di kabupaten Tana Tidung saat ini masih bertumpu pada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke TPA, namun seiring jalannya waktu metode tersebut harus kita tinggalkan dan mulai bergeser pada pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan Residu ke Tempat pembuangan Akhir (TPA) berdasarkan UUD Nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan persampahan. Jelas didik saat sambutannya

Satuan Kerja Pengembangan sistem penyehatan lingkungan pemukiman Provinsi Kalimantan utara Bapak Oktobrianda Achdiat,ST saat sambutannya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat suatu produk hukum berupa peraturan daerah untuk mengatur pengolahan persampahan di Kabupaten Tana Tidung, karena pengolahan persampahan bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah saja namun juga tanggungjawab Masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait didalam pengolahan persampahan ini. Jelas Oktobrianda

Lanjutnya. Salah satu solusi untuk pengolahan persampahan yang baik dilakukan oleh pengolahan sampah yang terorganisir dengan baik secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, termasuk kepada dampak yang nanti akan timbul didalamnya. Untuk mengoptimalkan penanganan sampah dengan mengembangkan konsep kemitraan bersama hal ini perlu dibuatkan aturan hukum yang menguraikan dengan tegas Hak dan Kewajiban kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pengolahan persampahan terutama di Kabupaten Tana Tidung dan mendorong peran serta Masyarakat untuk berprilaku mensukseskan pengolahan sampah yang lebih optimal di Kabupaten Tana Tidung. Ujar Beliau

“Harapan Kami dengan adanya rancangan Peraturan Daerah ini yang nantinya akan dinaikkan menjadi Peraturan Daerah mengenai pengolahan persampahan. Dan diharapkan kedepannya dapat mengatasi permasalahan persampahan di Kabupaten Tana Tidung, sekaligus pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengolahan persampahan untuk bisa menyalurkan kewajibannya dengan sungguh-sungguh”. Harap Oktobrianda

Bupati Kabupaten Tana Tidung Dr.H.Undunsyah,MH.MSI Dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang luar biasa terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Raperda Pengelolaan sampah Kabupaten Tana Tidung baik itu sumbangsih tenaga, pikiran moril maupun materil. Mengelola sampah menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenngan Pemerintah Kabupaten sebagaimana di tetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 dan UUD nomor 18 tahun 2008 Tentang pengolalaan sampah. Maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) merupakan hirarki dari UUD 1945 bahkan bagian dari ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Lanjut Bupati. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengolahan sampah di Kabupaten Tana Tidung ini menjadi salah satu strategi/target universal yakni akses untuk tingkat pelayanan 100% pada sektor sanitas ditahun 2019 dan sesuai dengan amanat rencana pembangunan jangka menengan nasional (RPJMN) Pemerintah Republik Indonesia. Dan Saat ini “saya sudah mengeluarkan peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2017 tentang penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dangan dikeluarkanya Perda ini diharapkan kesadaran masyarakat mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan” Ujar Bapak Undunsyah

Dan "Saya harapkan kepada peserta Workshop yang hadir untuk menyalurkan aspirasinya dan menerapkan apa yang telah didapat dari Kegiatan ini dan saya berpesan kepada seluruh undangan yang hadir guna bekerja secara jujur, ikhlas serta kerja secara maksimal guna kemajuan Kabupaten Tana Tidung ke depannya ”. ujarnya Bupati Tana Tidung sekaligus membuka jalannya kegiatan ini.


Kalender

Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Berita Terbaru

Label