Wakil Bupati Buka Acara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tideng Pale, Wakil Bupati Tana Tidung Bapak Markus, SE, MM., didampingi Asisten II Administrasi Pembangunan dan Umum Bapak Drs. H. Syahrul, M.Ap, Inspektur Inspektorat Bapak H. Hersonsyah, ST, bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Alexander Rubi Satyoadi, SE, M.E., Membuka Acara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pendopo Djaparudin. Acara ini dihadiri oleh Para Kepala OPD diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Senin (23/10/2017)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk menindaklanjuti Kebijakan SPIP Tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  yang mewajibkan kepada pimpinan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam mengemban amanat PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pemerintahan.

Wakil Bupati Tana Tidung dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pengelolaan Pemerintahan yang baik harus disertai dengan pengendalian yang baik Pula, seperti yang diamanatkan dalam pasal 58 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintahan secara menyeluruh.

Lanjutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pasal 2 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib untuk melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten tana Tidung berkomitmen menyelenggarakan SPIP dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2010 tentang penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, surat Keputusan Bupati Nomor130/238/K-IX/2012 tentang pembentukan Satgas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. “Tutur Wabub”

Yang terpenting dalam SPIP adalah sejauh mana memahami tujuan Organisasinya. Karena dengan memahami tujuan Organisasi, maka akan melahirkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik pula. Diharapkan para Kepala OPD benar-benar mengetahui dan memahami tujuan Organisasinya. Karena dengan memahami tujuan organisasinya dengan baik maka Visi dan Misi Pemerintah akan tercapai dengan baik. “Harap Wabub”.

“Lanjut Wabub” Tahapan SPIP dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang mana dalam prosesnya harus sesuai sampai dengan pelaporan dan Evaluasi. Dalam Perencanaan harus memahami tujuan Organisasinya. Sebagai Kepala OPD seharusnya Rutin melakukan Evaluasi Minimal 2 (Dua) kali dalam Setahun. Evaluasi yang dilakukan pada bulan juni untuk melihat sejauh mana Progres kegiatan dan Permasalahan dari bulan januari sampai bulan Mei dan Evaluasi pada bulan November untuk menyelesaikan permasalahan pada bulan juni sampai bulan November, jadi, Bulan Desember tinggal melihat kembali mana yang kurang untuk diperbaiki. “dan saat ini yang masih menjadi kebiasaan kita” bahwa bulan Desember baru mau melihat atau mereviu hasil kerja stafnya, maka yang terjadi adalah penumpukan masalah dari januari sampai dengan desember yang tentunya mempunyai resiko besar untuk pengendaliannya. Oleh karenanya evaluasi akan menjadi sangat Efektif bila dilakukan setiap 3 bulan Sekali. “Ujar Wabub”.

Evaluasi memang merupakan tahapan yang penting dalam SPIP. Diharapkan tahun yang akan datang pola Evaluasi benar-benar dijalankan dan kita masih ada waktu sebelum bulan Desember tahun ini untuk melakukan Evaluasi. Seperti pada kegiatan penyusunan LAKIP, sudah keluar hasilnya maka saat ini lakukan Evaluasi, buatkan “Daftar Resikonya” sehingga kelihatan permasalahannya dimana dan tindak pengendaliannya seperti apa, begitu juga LPPD lakukan evaluasi dan buatkan daftar resikonya. “tegas Wabub”

Lanjutnya. Sampai pada tahun ini sudah ada kemajuan dan “saya menaruh harapan besar kepada kita semua bahwa untuk tahun-tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melangkah lebih cepat lagi”. Kemajuan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran BPKP Propinsi Kalimantan Utara yang terus memberikan berbagai macam asistensi atau pendampingan baik dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupatan Tana Tidung maupun dalam melakukan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan bagi tenaga Auditor atau APIP. Wujud kerjasama ini juga telah dituangkan dalam Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. ujar wabub

Wakil Bupati Tana Tidung Bapak Markus, SE.,MM., sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, dan beliau juga berharap semua PNS baik pimpinan dan staf dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung dapat memahami dan menerapkan SPIP dilingkungan SKPD-nya masing-masing dan dapat memenuhi target RPJMN yaitu SPIP ke level 3 pada tahun 2019 dan bisa mewujudkan di Tahun 2018.


Kalender

Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Berita Terbaru

Label