Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

Tideng Pale. Rapat Koordinasi penanggulangan Kemiskinan dibuka Secara Resmi oleh Wakil Bupati Tana Tidung Bapak Markus, SE.,MM. Turut hadir pula Kabid Sosial budaya dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Bapak Drs. Timbul Sibarani. M.Ap beserta Ibu Hj. Samsiah Hayati, S.Kes. M.Kes Kasubid Sosial Budaya Kabupaten Malinau, dan Kepala Badan Pengawas Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung Bapak Yuda Agus Irianto, S.Si., yang juga sebagai Narasumber pada kegiatan ini. Rabu 25/10/2017

Sesuai peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah dan sedang melaksanakan beberapa program seperti yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam hubungan ini telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten tana tidung, sehingga secara garis besar komitmen kita selaku tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) sebagaimana yang disampaikan oleh Bapeda dan Litbang bahwa TKPKD telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 055/033/K-I/2017 tentang tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. “Saya Sebagai ketua TKPKD beserta anggota mendukung dalam pelaksanaan pengetasan kemiskinan.” Tutur Wabub Saat Pidatonya di ruang pertemuan Djaparuddin.

Lanjut Wabub. “Ada beberapaka Hal-hal yang menjadi Fokus kita bersama” yang pertama mengoptimalkan fungsi TKPKD dalam mensinergikan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung, kedua TPKD diharapkan dapat mengkoordinasikan Program-program yang fokus pada strategi peningkatan tata kelola, peningkatan akses dan kualitas, dan diharapkan adanya perubahan masyarakat miskin mau dan mampu mengakses pelayanan dasar, ketiga segera menyusun atau mereviu strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang sinergi dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-2021, keempat kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan dan dogerakkan bersama Pemerintah, dunia usaha, perbankkan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat. Serta kepada semua Camat “saya Minta agar memperhatikan Kondisi Masyarakat di Wilayahnya, sehingga setiap pemutakhiran basis data terpadu terverifikasi dan Valid hingga tingkat Desa yang merupakan Gerbang utama yang kemudian menjadi data saasaran dalam pelaksanaan program menjadi tepat sasaran” ujar Wabub


Kalender

Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Berita Terbaru

Label